Hot! Lakip Dinkes HSU Tahun 2016

Dinas Kesehatan sebagai satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di bidang kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi Puskesmas dan UPOPPK (Gudang Farmasi) selaku unit pelaksana teknis (UPT)  dan sebagai perpanjangan tangan Dinas di daerah. Mengingat dasar hukum pembentukan, tugas dan tugas organisasi, sebagai berikut:

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
  2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang kesehatan masyarakat dan penilaian atas pelaksanaannya.
  3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
  2. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat.
  3. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dalam pemberian pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, dan pencegahan penyakit.
  4. Penyehatan lingkungan serta promosi kesehatan dan pembinaan sarana kesehatan masyarakat.
  5. Pemberian pelayanan perizinan di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Penyiapan kebijakan fasilitas pelaksanaan sumber daya dan pemukiman masyarakat.
  7. Pembinaan dan pengawasan kepada puskesmas dan UPOPPK sebagai pelayanan kesehatan masyarakat dan ketersediaan obat dan alat kesehatan.

Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan, promosi dan pemberdayaan kesehatan, farmasi, makanan minuman dan pengembangan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
  2. Merumuskan dan mewujudkan visi dan misi dinas yang akan dicapai dalam Perencanaan Strategis Dinas sesuai dengan bidang tugas.
  3. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan, promosi dan pemberdayaan kesehatan, farmasi, makanan minuman dan pengembangan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta kesekretariatan.
  4. Mengarahkan, membina dan memberikan disposisi pada bawahan di lingkup bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  5. Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna disiplin dan pembinaan karir yang bersangkutan.
  6. Memberikan pelayanan perijinan atau rekomendasi di pelayanan kesehatan, promosi dan pemberdayaan kesehatan, farmasi, makanan minuman dan pengembangan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran tugas.
  7. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak swasta yang ingin melakukan investasi di bidang pelayanan kesehatan, promosi dan pemberdayaan kesehatan, farmasi, makanan minuman dan pengembangan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna pemanfaatan potensi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
  8. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang pelayanan kesehatan, promosi dan pemberdayaan kesehatan, farmasi, makanan minuman dan pengembangan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan kebijakan atau pengambilan keputusan Bupati dan Wakil Bupati.
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya.
  10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati secara berkala atau  insedentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Fokus prioritas pembangunan kesehatan yang merupakan sasaran strategis tahun 2013-2017 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, adalah sebagai berikut :

  1. Peningkatan status kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu dan anak
  2. Peningkatan status gizi masyarakat;
  3. Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin;
  4. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat kab. HSU;
  5. Peningkatan keamanan obat, makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan;
  6. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan  peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan;
  7. Penurunan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular;
  8. Peningkatan imunisasi;
  9. Peningkatan sanitasi dan penyehatan lingkungan;
  10. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau;
  11. Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan tenaga kesehatan serta peningkatan profesionalisme sdm kesehatan;
  12. Peningkatan secara bertahap penyediaan anggaran kesehatan yang diamanatkan UU Kesehatan No. 36 tahun 2009;

Sasaran strategis di atas merupakan  prioritas dari Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan di Kabupatn Hulu Sungai Utara. Di samping itu yang perlu juga mendapat perhatian sebagai acuan dalam perencanaan adalah Rencana Aksi Daerah (RAD) MDG’s Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk pelaksanaan pembangunan kesehatan tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan jajarannya perlu  dukungan  dan kerja sama lintas sektor terkait dalam mewujudkan visi dan misi kabupaten yang mengacu pada Kementerian Kesehatan RI, yaitu “Masyarakat Hulu Sungai Utara Sehatyang Mandiri dan Berkeadilan”.

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran dari indikator-indikator tersebut di atas ,  ada yang beberapa indikator yang belum memenuhi target , yaitu :

  1. Target cakupan K4 untuk tahun 2016 sebesar 96%, namun realisasinya sebesar 72,56%.  Artinya masih banyak kasus droup out K4 yang berarti tingkat pelayanan kesehatan ibu hamil belum paripurna. Langkah atau solusi kedepan, peningkatan manajemen ataupun kelangsungan program KIA diupayakan dengan peningkatan bimbingan oleh dinas kesehatan kepada semua bidan dapat memberikan pelayanan optimal.
  2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Nakes) yang memiliki kompetensi kebidanan. Capaian tahun 2016 sebesar  77,52 %  belum mencapai target tahun 2016 sebesar 92%. Lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu 90% dengan realisasi 97,5%. Di beberapa Puskesmas masih ada persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan dalam hal ini oleh dukun kampung. Solusi kedepan perlu peningkatan kemitraan kembali dengan dukun kampung dan pembinaan serta bimbingan yang berkesinambungan kepada semua bidan. Ke depannya pertolongan persalinan bukan hanya ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten tapi juga dilakukan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Poskesdes, Klinik Bersalin/ Rumah Bidan dan RS.
  3. Cakupan penanganan neonatus dengan komplikasi pada tahun 2016 dengan target 83% dengan  realisasi sebesar 51,5%. Melihat dari besar target sebenarnya kasus neonatus dengan komplikasi sudah tertangani 100%, namun dilapangan jumlah kasusnya sedikit. Langkah kedepan pemberian pelatihan kepada bidan-bidan baru (Bidan PTT) terhadap penanganan kasus tersebut.
  4. Cakupan kunjungan bayi, target indikator ini pada tahun 2016 sebesar 95 %, dengan realisasi sebesar 73,5 %. Solusi dan langkah kedepan bidan bekerja sama dengan kader melakukan surveilans di desanya, sehingga dapat menjangkau ibu yang memiliki bayi yang lost control dan Seksi Kesehatan Keluarga masih harus terus melaksanakan Pelatihan DDTK agar semua petugas terutama bidan dan gizi mampu melaksanakan skrining DDTK
  5. Puskesmas mampu poned pada tahun 2016 dari target 80 % hanya tercapai 38,46 % . Solusi kedepan puskesmas secara bertahap diberikan pelatihan kepada dokter, bidan dan perawat serta didukung dengan ruang khusus persalinan sendiri.
  6. Cakupan pelayanan anak balita, realisasai indikator ini sebesar 31,15%, belum mencapai target yang ada sebesar 93%. Solusi kedepan adalah penjaringan kesehatan melalui PAUD dan sekolah TK dengan pemeriksaan DDTK, sehigga cakupan meningkat.
  7. Penjaringan seluruh siswa SD/MI kelas 1 yang dari 276 sekolah yang terdaftar di Kab. HSU dari target sebanyak 19032 orang, namun yang dapat diperiksa sebanyak 17664 orang, (98,67%). Solusi kedepan adalah kepada siswa yang belum terjaring, melalui pihak sekolah diberikan surat panggilan dan arahan kepada orang tuannya, sehingga cakupan dapat 100%.
  8. Prosentase balita yang ditimbang berat badannya.Dari hasil pemantauan pertumbuhan balita di posyandu, berdasarkan tingkat partipasi masyarakat (D/S) 67%, artinya masih rendahnya kunjungan masyarakat ke posyandu dari yang ditargetkan sebesar 85%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan D/S tersebut yaitu dengan pembinaan pada kader posyandu dan masyarakat melalui pembinaan desa Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) dengan melibatkan lintas sektoral seperti kementrian agama, pertanian, BP4 Ketahanan Pangan, pembermas dan BP3 KB.Perlu kerja sama lintas sektor agar posyandu lebih menarik, kerja sama lintas sektor dengan pihak kecamatan, tim PKK diperlukan.
  9. Berdasarkan pengukuran gizi balita dari hasil penimbangan menurut BB/U hingga akhir tahun sebanyak 17322 orang, ditemukan kasus gizi buruk 910 orang (5,25%) dari target 5,1 %. Belum tercapainya penurunan prevalensi gizi buruk, membuktikan bahwa rendahnya konsumsi gizi anak di Kab. HSU sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, perlu upaya keras untuk penurunan indikator ini dengan melibatkan lintas sektor terkait.
  10. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di tahun 2016 pada kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 berjumlah 80.233 (96,1%) dari jumlah seluruh masyarakat miskin di kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 83.507. Dalam pelayanan sudah diberikan (100%), namun kekurangan pasti ada, oleh karena itu solusi kedepan adalah puskesmas dan jaringannya tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.. Oleh karena itu, Dinkes akan membantu melengkapi kebutuhan puskesmas secara bertahap baik dari alat kesehatan, obat dan bangunannya.
  11. Jaminan pelayanan kesehatan Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dimulai Tahun 2006. Tahun 2016 dengan jumlah kumulatif dari Tahun 2006 sebanyak 119.857 orang dari sasaran 217.306 jiwa (55,16%) dari target 100 %. Perlu usaha keras dan kerja sama dengan BPJS dalam memberikan informasi akan pentingnya asuransi kesehatan kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat sadar, sehingga ditargetkan Tahun 2019 seluruh penduduk sebagai peserta JKN. Melakukan sosialisasi akan pentingnnya asuransi kesehatan kepada peserta yang mampu, seperti para pedagang, petani, peternak dan nelayan sungai. Untuk masyarakat miskin, dengan bekoordinasi dengan kepala daerah untuk bantuan tambahan peserta bebas iuran (PBI).
  12. Di tahun 2016, target indikator Pembinaan IRT 95 % (100buah IRT), realisasi 75% (75  buah IRT). Solusi kedepan adalah memeberikan surat panggilan/peringatan kepada IRT yang tidak menghadiri pelatihan. Bekerja sama dengan KPT akan bertindak tegas dengan mencabut izin usaha, apabila tidak mengindahkan surat tersebut.
  13. Tahun 2016 target Indikator Pembinaan Toko Obat 100 % (45 buah), realisasi 91% (41 buah). Solusi kedepan Pelatihan Inspeksi Obat untuk petugas obat di Puskesmas dilaksanakan, dalam hal ini pengelola obat Puskesmas akan dibekali pengetahuan tentang pembinaan Apotik dan Toko Obat dan perlu pendampingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten ketika melakukan inspeksi obat ke toko obat
  14. Prosentasi rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Tahun 2016 sebesar 2.260 (42,07%) terjadi penurunan  dibandingkan Tahun 2015 sebesar 014 (43,58 %) dari jumlah rumah tangga dipantau  sebanyak 5.372 buah. Jumlah rumah tangga di Kab. HSU sebanyak 50.873 buah. Solusi kedepan adalah membuat desa percontohan PHBS secara bertahap, sebagai daya tarik kepada desa-desa lain dan penyebaran informasi PHBS di tingkat puskesmas melalui kegiatan penyuluhan di dalam gedung puskesmas dan luar gedung puskesmas, perlu aturan hukum yang tegas dan kerja sama lintas sektor bersama partisipasi  masyarakat sendiri.
  15. Cakupan desa siaga aktif pada tahun 2016 sebesar 71,23% (156 desa)  dimana targetnya adalah 85%.  Solusi kedepan bekerja sama dengan Badan Pambermas untuk meningkatkan keaktifatan masyarakat akan kesadaran pentingnya kesehatan, perlu penguatan baik dari segi kelembagaan desa siaga, penganggaran dan program serta kegiatan yang menunjang kegiatan desa siaga itu sendiri agar dapat ditingkatkan. Dinkes secara bertahap akan membangun poskesdes di desa terpencil dan sangat terpencil.
  16. Penemuan penderita pneumonia balita, Target indikator ini sebesar 100% dan diperoleh realisasi sebesar 90.22%. Solusi kedepan adalah melakukan penjaringan di musim tertentu, yakni musim kemarau yang cenderung musim kabut asap. Pembagian masker kepada daerah dengan rawan kabut asap. Penerapam Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) lebih dioptimalkan.
  17. Penemuan pasien baru TB BTA Positif. Target indikator pada tahun 2016 sebesar 70% dengan realisasi sebesar 44,54%, dari 13 puskesmas sebagian besar belum tercapai. Solusi kedepan adalah mengoptimalnya upaya penemuan kasus dengan cara sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang TB pada daerah yang rendah cakupan, jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan,kantong-kantong penderita atau daerah sumber penularan serta pelacakan kontak serumah TB BTA positif, melaksanakan penjaringan TB BTA ke rumah, dibantu oleh kader kesehatan.
  18. Penemuan kasus diare di tahun 2016 sebesar 65,35% dengan target 100%. Penanganan kasus diare sebenarya sudah sudah tertangani 100%, angka tersebut menunjukan jumlah kasus diare yang terjadi  di Tahun tersebut. Solusi kedepan adalah untuk kasus ini tetap dilakukan peningkatan sosialisasi penyakit diare kepada masyarakat khususnya bagi kader sebagai ujung tombak penyampaian informasi di masyarakat, meningkatkan kewaspadaan  lonjakan kasus diare di musim kemarau atau di peralihan musim antara Bulan Oktober-Desember.
  19. Di tahun 2016 terjadi UCI 92,7%, sebanyak 203 desa dari 219 desa di Kabupaten dengan target 100 %. Solusi kedepan adalah diperlukan optimalisasi promosi kesehatan, masih adanya sebagian kecil  reaksi penolakan di masyarakat terhadap imunisasi, pelaksanaan imunisasi dalam gedung yang masih belum optimal di beberapa Puskesmas dan pelembagaan PWS, melaksanakan evaluasi kepada beberapa desa yang tidak UCI, sehingga kekurangan atau permasalahan dapat diketahui.
  20. Imunisasi lengkap merupakan pemberian imunisasi dasar seperti HB0, BCG, Polio1-4, DPT HB1-3 dan campak pada bayi berusia < dari 1 tahun. Di tahun 2016, sasaran sebanyak 157 bayi dan terealisasi sebanyak 3.495 bayi (84,1%), belum memenuhi target sebesar 90%. Solusi kedepan adalah kepada puskesmas yang belum memenuhi target, agar dilakukan evaluasi , sehingga ditahun berikutnya (2017) terjadi peningkatan cakupan.
  21. Cakupan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki akses jamban keluarga atau Jamban Sehat sampai dengan tahun 2016 baru mencapai 61,73 % dari target 67 %. Secara fisik mengalami banyak peningkatan, hal ini didukung kegiatan PPSP (Program Percepatan Sanitasi Pemukiman), fisik sarana sanitasi dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, juga didukung pemicuan tenaga kesling di Puskesmas. Solusi kedepan adalah Dinkes dan Dinas PU bekerja sama secara bertahap melaksanakan desa percontohan kepada desa dengan cakupan akses JAGA yang rendah.
  22. Rata-rata indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Puskesmas dari target 85 % tahun 2016 capaian hanya 79,33 %, namun terjadi peningkatan terjadi peningkatan dibanding dengan tahun 2015 dimana rata-rata IKM  adalah 77,78%. Solusi kedepan dengan adanya akreditasi Puskesmas pada tahun 2016 diharapkan terjadi peningkatan capain IKM di Puskesmas.
  23. Jumlah puskesmas ISO di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016 masih 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Sungai Malang dan Sungai Karias dari target yang seharusnya 5 Puskesmas. Namun telah digantikan dengan kegiatan akreditasi Puskesmas. Kegiatan Akreditasi Puskesmas di tahun 2016 yang direncanakan ada 4 Puskesmas sudah terakreditasi namun yang bisa terlaksana hanya 3 Puskesmas. Solusi kedepan sesuai rencana maka yang tidak terlaksana di prioritaskan dilasanakan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 yang semula direncenakan 4 Puskesmas maka menjadi 5 Puskesmas.
  24. Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai Poskesdes tahun 2016 dari target 123 desa hanya terealisasi 104 desa. Solusi kedepan, pembanguan Poskesdes secara bertahap dari dana APBD II. Sehingga bidan di desa yang belum mempunyai tempat tinggal dapat melaksanakan pelayanan secara optimal.
  25. Prosentasi desa yang memiliki bidan hanya tercapai 88,58 % atau 194 desa dari 219, target tahun 2016 adalah 100%. Masih ada 25 desa yang belum mempunyai bidan. Solusi kedepan, perlu penambahan tenaga bidan desa dari PPT daerah tingkat II ditahun berikutnya.
  26. Prosentasi puskesmas yang memiliki dokter dari target 100 % hanya terealisasi 92,3 %, masih ada 1 Puskesmas yang belum mempunyai dokter yaitu Puskesmas Paminggir. Solusi kedepan diharapkan pada tahun 2017 ada penambahan tenaga melalui dokter CPNS ataupun PTT Puasat atau daerah sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih optimal.
  27. Pada Tahun 2016, Anggaran Pembangunan Kesehatan (Belanja Langsung) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (APBD Dinkes + APBD RS) pada Tahun 2016 sebesar Rp. 65.562.397.987,- dari APBD Total belanja langsung sebesar 732.615.083.708,- , jika dilihat Prosentase Anggaran di luar gaji adalah sebesar 8,9 %. Alokasi anggaran tersebut belum sesuai seperti yang diharapkan Pasal 171 ayat (2) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009: Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di luar gaji. Solusi kedepan perlu advokasi lebih lanjut kepada Pemrintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang pentingnya dukungan dana yang memadai guna peningkatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat sebagai media akuntabilitas yang juga berfungsi sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.  Disamping sebagai alat perbaikan governance dan manajemen di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk tahap selanjutnya dengan LAKIP ini diharapkan kepada pihak-pihak terkait dan pengambil keputusan untuk dapat memberikan umpan balik (feed back) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik untuk perbaikan penyusunan LAKIP ini sendiri di masa  yang akan datang maupun untuk perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: