Rapat Koordinasi Satuan Karya Pramuka Bakti Husada (SBH) Tingkat Kabupaten HSU

Dasar Hukum

Dalam UU NO. 17 TH 2007 TTG RPJMN 2005-2025tentang Pembangunan Kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.

Dalam UU NO. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya tertuang dalam Pasal 9 tentang Hak & Kewajiban Setiap Orang atas Kesehatan; Pasal 11 tentang Kewajiban setiap orang untuk ber-PHBS; Pasal 18 tentang Tanggungjawab Pemerintah untuk memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan  dan Pasal 174:] tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Dalam Permenkes No. 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan tertuang dalam Pasal 2 bahwa pedoman pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; Pasal 3 bahwa pendanaan dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan bersumber dari APBN, APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diselenggarakan berdasarkan : perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta memberikan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin. Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan, telah dikembangkan Sistem Kesehatan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, meliputi unsur : pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, manajemen kesehatan dan penelitian pengembangan.

Pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya kesehatan secara komprehensif, yaitu mencakup : peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Dilihat dari sasarannya upaya kesehatan mencakup upaya perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Upaya kesehatan diselenggarakan guna menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang baik, pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan data Badan Litbang Kementrian Kesehatan tahun 2013, bahwa dari sejumlah populasi diperkirakan 20% s.d 30% dalam kondisi sakit, baik sakit yang ringan sampai sakit berat/ komplek, dan sekitar 80% s.d 70% adalah masyarakat dalam kondisi sehat. Mengingat jumlah populasi penduduk yang sehat lebih banyak, dan perlu peningkatan kesehatannya agar terhindar dari penyakit atau gangguan kesehatan, maka dalam RPJMN 2015-2019 ditetapkan bahwa pembangunan kesehatan lebih diutamakan upaya promotif dan preventif, dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Upaya kesehatan dikelompokkan dalam upaya kesehatan perorangan (UKP), dan upaya kesehatan masyarakat (UKM). Pengelompokkan untuk lebih memfokuskan terhadap sasaran pelayanan dan strategi pelayanan yang diberikan. Secara umum upaya kesehatan perorangan adalah pelayan kesehatan yang diberikan kepada individu yang memerlukan pertolongan kesehatan sehingga pelayanan yang diberikan utamanya kuratif dan rehabilitatif, seperti pelayanan keehatan Rumah Sakit, Puskesmas, dan praktik swasta lainnya. Sedangkan upaya kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang diberikan kepada komunitas, terutama pelayanan kesehatan yang bersifat meningkatkan kesehatan masyarakat (promotif), seperti makan sayur dan buah, tidak mengkonsumsi lemak dan garam berlebih dan agar terhindar dari obesitas/ kegemukan, hipertensi, dan lain-lain, sehingga upaya kesehatan lebih mengutamakan pada upaya di hulu yaitu upaya promotif dan preventif.

Keberhasilan pelaksanaan upaya promosi kesehatan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan kegiatan promosi kesehatan itu sendiri. Sampai saat ini, proses penyusunan perencanaan kegiatan promosi kesehatan baik yang dilakukan di lingkungan Kementrian Kesehatan maupun di daerah belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang sering dihadapi oleh para perencana adalah sulitnya mengsinkronisasikan dan mengkoordinasikan upaya promosi kesehatan yang dilakukan kepada unit lain serta proses penyusunan perencanaan yang membutuhkan waktu cepat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka para perencana diharapkan dapat memahami sasaran prioritas dan kebijakan pembangunan kesehatan yang dikaitkan dengan strategi upaya promosi kesehatan. Hal ini penting untuk membantu para perencana dalam menyusun kegiatan promosi kesehatan di unit masing-masing sehingga mempunyai dampak terhadap pencapaian pembangunan kesehatan di Indonesia.

Gerakanpramukamerupakanwadahpendidikanluarsekolahdan di luarkeluarga, dilaksanakandalamberbagaibentukkegiatan yang menarik, menantangdanmenyenangkandenganmenggunakanprinsipDasarKepramukaandanmetodekepramukaan.

Penetapan LokusKab.HSUdalampelaksanaanGerakanMasyarakatHidupSehat (GERMAS).

Tujuan Umum:

Adanya Kesepakataan kegiatan dan pembinaan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Tingkat  Kabupaten HSU dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Tujuan Khusus:

  1. Tersosialisasinyadanteradvokasinya GERMAS (Penurunan Stunting,Penanggulangan TBC dan Peningkatan cakupan dan mutu Imunisasi)kepadaGerakanPramuka di tingkatKabupaten HSU
  2. Dukungan Daerah dalampenggerakanmasyarakatterutamaanggotapramuka di semuatingkatan (Siaga, Penggalang, PenegakdanPandega) dalamGERMAS (Penurunan Stunting,Penanggulangan TBC dan Peningkatan cakupan dan mutu Imunisasi) di lingkungannya.
  3. TerkoordinasiKegiatanSatuanKaryaPramukaBaktiHusada diKab HSUdalammendukung GERMAS (GerakanMasyarakatHidupSehat)
  4. Terintegrasinya program GerakanPramukadi Kabupaten HSU dalamPelaksanaanGERMAS (Penurunan Stunting,Penanggulangan TBC dan Peningkatan cakupan dan mutu Imunisasi)

Metode dan Kegiatan

Metode kegiatan ini adalah petemuan yang mengundang nara sumber dari lintas sektor   terkait selanjutnya dilakukan presentasi/paparan, curah pendapat, diskusi dan kesepakatan.

Materi dan narasumber

Materi:

  1. Arah dan kebijakan Bidang Kesehatan di daerah Kabupaten HSU
  2. Kebijakan Kementerian KesehatanGERMAS (Penurunan Stunting,Penanggulangan TBC dan Peningkatan cakupan dan mutu Imunisasi)
  3. Peran Serta dan kegiatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten HSUdalam Kesakaan Tahun 201
  4. Kegiatan ProgramKesehatanDinasKesehatanKabupaten HSU Tahun 2018dalammendukung SBH.
  5. KesepakatandankerjasamaLintasSektorterkaitberuparencanatindaklanjut SBH dalammendukung GERMAS(Penurunan Stunting,Penanggulangan TBC dan Peningkatan cakupan dan mutu Imunisasi) di Kab HSU

Narasumber :

  1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten HSU
  2. Kepala Dinas Kesehatan Prov.Kalsel
  3. Pengelola/Penanggung Jawab Program Dinas Kesehatan Kabupaten HSU
  4. Kwartir Cabang Kabupaten HSU

Peserta Kabupaten/Kota sebanyak 30 Orang, terdiri dari:

  1. Penanggungjawab Program LP
  2. Kwartir Ranting dan Pengelola SBH Puskesmas

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Rapat Koordinasi SBH Tingkat Kabupatendi Hotel Balqis Jalan Norman Umar Amuntai pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018.

Pelaksana

Pelaksana Rapat Koordinasi ini adalah  Pelaksana/Penanggung Jawab Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten HSU

Kesepakatan/RTL :

  1. Sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 55 Tahun 2018 tanggal 28Mei 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu kerjasama dari semua pihak yaitu lintas program, lintas sektor, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan GERMAS.
  2. Pengintegrasian program Gerakan Pramuka di Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting  dalam kesakaan  sangat diperlukan untuk mendukung Pelaksanaan GERMAS (Penurunan Stunting, Penanggulangan TBC dan Peningkatan cakupan dan mutu Imunisasi).
  3. Puskesmas membentukdan mengaktifkan pangkalan SBH sebagai salah satu ujung tombak untuk mendukung pelaksanaan GERMAS (Penurunan Stunting, Penanggulangan TBC dan Peningkatan cakupan dan mutu Imunisasi) dan mensosialisasikan di masyarakat dengan kerjasama Lintas Program.
  4. DinasKesehatandanKwarcab GP memfasilitasipembentukanpangkalan SBH di tingkat ranting(kecamatan /Puskesmas)
  5. DinasKesehatandanKwarcab GP melakukanpelatihandanpembinaanpangkalan SBH di tingkatranting(kecamatan /Puskesmas).
  6. DinasKesehatandanPuskesmasperlumenganggarkandanauntukkegiatan SBH.

by, Syahmi/Dinkes

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: